JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat program nasional pemberdayaan masyarakat-mandiri perkotaan (PNPM-MP) sangat efektif dalam mengurangi warga miskin di DKI Jakarta. Berkat program ini, selama empat tahun terakhir telah terjadi penurunan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) secara signifikan di DKI.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, jika pada 2007 jumlah RTS mencapai 4,48 persen, 2008 jumlahnya turun menjadi 4,29 persen, 2009 turun menjadi 3,62 persen dan pada 2010 kembali turun menjadi 3,48 persen.
"Program ini sangat penting dan efektif dalam upaya mengentaskan kemiskinan sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945," ujar Prijanto, Wakil Gubernur DKI, yang juga merupakan Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan DKI, saat membuka Rakerda TKPK dan Lokakarya PNPM Mandiri-Perkotaan Provinsi DKI di Jakarta Pusat, Selasa (14/12/2010).
Namun, meski terjadi penurunan bukan berarti perhatian terhadap RTS menjadi mengendur. Sebab, saat ini masih terdapat RTS di Kepulauan Seribu 12,66 persen, Jakarta Utara 5,3 persen, Jakarta Pusat 3,68 persen, Jakarta Selatan 3,52 persen, Jakarta Barat 3,44 persen, dan Jakarta Timur 3,42 persen.
Prijanto mengatakan, dari data yang ada tersebut bisa segera disalurkan bantuan hingga ke tingkat kelurahan agar target dalam mengentaskan kemiskinan tepat sasaran.
Menurutnya, kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik dan menyeluruh. Karena itu, dia menilai perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dalam penyiapan perumusan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, kata Prijanto, perlu dilakukan upaya penajaman sasaran, perancangan dan keterpaduan program, efektivitas anggaran, serta penguatan kelembagaan.
Prijanto berharap, PNPM-MP dapat membawa manfaat bagi penanggulangan kemiskinan di Jakarta dan dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta juga diharapkan mampu menurunkan jumlah warga miskin yang saat ini mencapai 13,14 persen atau 31,4 juta dari total populasi penduduk Indonesia.
"Program ini sangat penting dan efektif dalam upaya mengentaskan kemiskinan sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945," ujar Prijanto, Wakil Gubernur DKI, yang juga merupakan Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan DKI, saat membuka Rakerda TKPK dan Lokakarya PNPM Mandiri-Perkotaan Provinsi DKI di Jakarta Pusat, Selasa (14/12/2010).
Namun, meski terjadi penurunan bukan berarti perhatian terhadap RTS menjadi mengendur. Sebab, saat ini masih terdapat RTS di Kepulauan Seribu 12,66 persen, Jakarta Utara 5,3 persen, Jakarta Pusat 3,68 persen, Jakarta Selatan 3,52 persen, Jakarta Barat 3,44 persen, dan Jakarta Timur 3,42 persen.
Prijanto mengatakan, dari data yang ada tersebut bisa segera disalurkan bantuan hingga ke tingkat kelurahan agar target dalam mengentaskan kemiskinan tepat sasaran.
Menurutnya, kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik dan menyeluruh. Karena itu, dia menilai perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dalam penyiapan perumusan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, kata Prijanto, perlu dilakukan upaya penajaman sasaran, perancangan dan keterpaduan program, efektivitas anggaran, serta penguatan kelembagaan.
Prijanto berharap, PNPM-MP dapat membawa manfaat bagi penanggulangan kemiskinan di Jakarta dan dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta juga diharapkan mampu menurunkan jumlah warga miskin yang saat ini mencapai 13,14 persen atau 31,4 juta dari total populasi penduduk Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar